Khairunnisa Azni

Surabaya - Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya terkait kuota 1 persen bagi calon siswa yang berasal dari luar daerah, membuat Komisi C DPRD Surabaya juga ikut turun tangan.

Dalam waktu dekat, komisi yang membidangi masalah pembangunan itu, akan mengawasi penyerapan anggaran di dinas tersebut. Alasannya, pemkot atau dinas pendidikan mengeluarkan kebijakan kuota 1 persen dengan dalih sarana dan prasarana sekolah yang tidak bisa menampung masuknya seluruh calon siswa yang berasal dari luar Kota Surabaya.

"Memang pendidikan bukan tupoksi kami. Tapi ini akan menjadi ranah komisi C, kalau mengenai sarana dan prasarana," ujar Sachiroel Alim kepada wartawan usai menerima perwakilan LSM yang mendampingi salah satu wali murid korban kebijakan kuota 1 persen di gedung dewan bersama anggota komisi C lainnya seperti Agus Sudarsono, Adi
Sutarwiyono, Herlina, Saiful Bahri, Jalan Yos Sudarso, Rabu (4/7/2012).

Ketua Komisi C DPRD Surabaya menerangkan, anggaran Dinas Pendidikan Kota Surabaya mencapai sekitar Rp 1,2 triliun. Karena Dinas Pendidikan dinilai berdalih terkendala sarana dan prasarana sehingga membatasi calon siswa dari luar kota, Komisi C pun akan mengawasi penyerapan anggaran sebesar itu.

"Mulai sekarang Komisi C akan memeriksa secara teliti penyerapan anggaran APBD 2012. Anggaran sebesar itu digunakan apa saja kok masih ada pembatasan penerimaan siswa," jelasnya.

Sementara itu, Warsono dari LSM yang mendampingi salah satu wali muridyang tidak bisa mendaftarkan anaknya karena kartu keluarganya (KK) masih beralamatkan di Sidoarjo.

"Kami datang ke sini tidak memandang tupoksi anggota dewan. Karena untuk pendidikan yang layak adalah hak dasar warga negara sesuai yang diamantakan undang-undang," ujar Warsono, yang juga meminta dewan untuk memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan, sekaligus mengkaji kebijakan kuota 1 persen yang dinilai menyengsarakan warga terutama dari keluarga miskin (gakin).

Adi Sutarwiyono Sekertaris Komisi C yang bisa dipanggil Awi ini menambahkan, ketentuan Kepala Dinas Pendidikan terkait kuota 1 persen perlu diperjelas lagi, seperti menjadi surat keputusan (SK) Walikota, sehingga kebijakan tersebut dapat diuji kelayakannya.

"Buatkan saja menjadi aturan baku seperti SK Walikota, biasa bisa diuji kelayakannya," katanya.

Awi menegaskan, kebijakan kuota 1 persen dari kepala dinas pendidikan, seperti monopoli dinas yang tidak bisa tersentuh.

"Ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau timbul masalah seperti ini, siapa yang harus bertanggungjawab," jelasnya.


http://surabaya.detik.com/read/2012/07/04/181348/1957910/466/komisi-c-awasi-anggaran-rp-12-t-dinas-pendidikan-surabaya

Jakarta Sejauh ini, sudah ada 17 TKI di Arab Saudi yang berhasil dibebaskan dari hukuman mati di negara kaya minyak itu. 7 TKI sudah kembali ke Indonesia, termasuk Hafidz Kholil, TKI asal Madura yang pulang ke Indonesia hari Rabu ini. Sedangkan 3 sisanya akan segera kembali.

"Saat ini ada 17 orang di Arab Saudi yang berhasil dibebaskan dari ancaman hukuman mati, 7 orang sudah kembali ke Tanah Air termasuk TKI Hafidz. Dalam waktu dekat ini ada 3 orang lagi yang segera akan kembali ke Indonesia karena masih menunggu proses administrasi," jelas juru bicara Satgas TKI, Humphrey Djemat, dalam rilis yang dikirimkan pada Rabu (21/3/2012).

Humphrey mengatakan Hafidz telah mendekam di penjara umum Kota Mekah selama hampir lebih kurang 13 tahun, yaitu sejak tahun 1999. Dia dituduh melakukan pembunuhan terhadap WNI yang masih merupakan keluarganya karena masalah pelecehan seksual terhadap isteri Hafidz.

Beberapa kali Hafidz nyaris dieksekusi pancung (qishash) dan mendapat penundaan karena upaya keras yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Akhirnya pada 24 November 2008, Hafidz memperoleh pemaafan (tanazul) dari ahli waris korban yang tinggal di Surabaya, Jawa Timur.

"Namun demikian uang pengganti darah (diyat) sebesar 400 ribu Real Saudi (RS) atau setara hampir Rp 1 miliar harus diberikan kepada keluarga korban," jelas Humphrey.

Sementara Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat, uang diyat tersebut diselesaikan dan dipenuhi oleh BNP2TKI.

Hafidz sendiri merasa tenang dan bahagia karena telah bebas dari hukuman pancung di Arab Saudi. Hafidz tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari ini, Rabu (21/3) sekitar pukul 08.55 WIB dengan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia No GA 981. Kepulangannya didampingi petugas Konsulat Jenderal RI Jeddah, Didi Wahyudi.

Selanjutnya Hafidz menyatakan rasa terima kasihnya yang sangat besar kepada Presiden SBY. Ia mengaku lolosnya dia dari hukuman pancung karena upaya maksimal dan serius dari pihak pemerintah, khususnya Kemenlu melalui Perwakilan KJRI Jeddah, BNP2TKI dan Satgas.

Jakarta Istilah jeruk makan jeruk dilontarkan bagi institusi tertinggi peradilan di Indonesia: Mahkamah Agung (MA). Lembaga itu menghapus 8 kode etik hakim atas permohonan para hakim yang kini menjadi advokat.

"Hakim itu tidak boleh mengadili dirinya sendiri, ini kan mengadili dirinya sendiri. Makanya saya sebut jeruk makan jeruk," kata Sahlan Said.

Hal ini disampaikan pensiunan hakim itu pada acara jumpa pers 'Eksaminasi Publik Terhadap Putusan MA No 36 P/HUM/2011', yang dikoordinir oleh Indonesia Court Monitoring (ICM) di Komisi Yudisial, Jalan Kramat Raya No 57, Jakarta Pusat, Rabu (21/3/2012).

Menurut salah satu anggota majelis eksaminasi putusan ini, putusan MA ini melanggar kekuasaan perhakiman. "Yang jadi termohon salah satu di antaranya adalah Ketua MA, kemudian yang menyidangkan hakim agung, yang menunjuk majelis hakim adalah Ketua MA, prosedur yang dipakai adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 tahun 2011 yg dibuat oleh MA. Jadi, dapat ditarik kesimpulan hakim yang mengutus perkara ini jelas melanggar kekuasaan perhakiman pasal 17 ayat 6 Undang-Undang No 48/2009 tentang Kekuasaan Hakim," beber Sahal.

Hal senada juga dilontarkan oleh pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Fajrul Falaakh. Menurutnya, putusan MA ini menunjukkan ketidakprofesionalan hakim dalam memutus. Apalagi ini merupakan pertama kali di Indonesia.

"Yang mengundang perhatian kami adalah soal norma etika dan norma hukum. Kami mengambil kesimpulan bahwa ini majelis hakimnya tidak profesional dan dangkal pengetahuannya sehingga tidak mampu membedakan antara norma etika dan di satu sisi norma hukum. Terutama implikasi dari perumusan norma etika dan hukum yang berbeda," ujar Fajrul.

Berikut kode etik yang dihapus MA berdasarkan Putusan MA tertanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Paulus Effendi Lotulung Ahmad Sukardja, Rehngena Purba, Takdir Rahmadi, dan Supandi:

8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.4 Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.

10.1 Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.

10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.

10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya diatas kegiatan yang lain secara profesional.

10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.